Mengevaluasi kembali Obama Doctrine dan Kebijakan luar negeri Amerika

The Ilustration of Obama's Doctrine
Fake Politics on Obama Doctrine

Para pengamat politik adalah telah banyak mendiskusikan perihal ‘Obama Doctrine’ terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat, banyak pengamat politik yang menggunakan istilah ini untuk menunjukkan secara garis besar respon dan haluan kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Obama terkait dengan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat sebagai alat pencapai kepentingan luar negeri Amerika Serikat di dunia internasional. Essai ini akan mendiskusikan tentang isu Obama Doctrine dan dampaknya terhadap hagemoni Amerika Serikat di masa mendatang.

Doktrin dalam definisinya merupakan pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, atau keagamaan, atau ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.[1] Sehingga beranjak dari definisi itu doktrin Obama ini dapat dilihat melalui pendirian dan cara pemerintahan Obama dalam mensikapi isu-isu penggunaan kekuatan militer Amerika di kancah internasional. Obama Doctrine dapat dijabarkan dengan mengacu kepada statemen presiden Obama dalam pidatonya, atau dengan melihat kecenderungan kebijakan luar negeri presiden Obama yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan militer. Salah satu poin penting dari Obama Doctrine dapat dilihat dari pernyataan presiden Obama dalam pidato penerimaan penghargaan Nobel pada tahun 2009. Presiden Obama mengatakan, “We must begin by acknowledging the hard truth: We will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations – acting individually or in concert – will find the use of force not only necessary but morally justified.”[2] Statemen ini secara jelas telah menyatakan bahwa gerakan militer yang dilakukan secara unilateral untuk melindungi kepentingan dan keamaan negara adalah suatu hal yang sah sebagai salah satu intsrumen kebijakan luar negeri. David Sanger penulis buku Confront and Conceal: Obama’s Secret Wars and Surprising Use of American Power dalam wawancaranya dengan jurnalis Foreign Policy mengatakan bahwa setelah mengamati pola kebijakan luar negeri presiden Obama, ia menyimpulkan dua bagian utama dalam Obama Doctrine, yaitu; pertama, apabila  Obama menghadapi tantangan yang dianggap nyata, dan membahayakan secara langsung kepentingan dan keamaanan Amerika, maka Obama tidak akan segan untuk menggunakan kekuatan militer secara unilateral walaupun dengan konsekuensi tindakan tersebut berpotensi mengecewakan negara sekutu lain, ataupun melanggar kedaulatan negara lain seperti yang terjadi dengan serangan drone Amerika di beberapa kawasan Pakistan dan Yaman yang dilakukan tanpa sepengatahuan otoritas setempat.[3] Kedua, apabila terjadi sebuah krisis di suatu negara yang tidak memberikan ancaman langsung ataupun tak memiliki kepentingan vital terhadap Amerika Serikat kecuali sekedar tanggung jawab moral, maka presiden Obama akan berusaha meminimalisir keterlibatan Amerika dalam penyelesaian konflik, dengan mendorong negara sekutu lain untuk memimpin dan mendanai secara lebih besar intervensi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi dalam kasus intervensi NATO di Libya. [4] Saya berpendapat bahwa penggunaan Obama Doctrine merupakan sebuah doktrin yang kurang tepat formulasinya untuk digunakan dalam jangka panjang.  Pendapat saya ini didasari dengan melihat dua argumen yaitu; satu, bahwa penggunaan kekuatan militer secara unilateral dalam frekuensi yang tinggi seperti yang dilakukan Obama dengan serangan drone dikawasan negara yang berdaulat justru akan kontraproduktif dalam jangka panjang, karena akan merusak hubungan kedua negara. Kedua, strategi Amerika untuk mengurangi keterlibatannya dalam konflik internasional dan kemanusiaan dengan mengurangi peran kepemimpinan tradisonal Amerika dan kembali menggunakan ‘offshore balancing’ akan berdampak pada berkurangnya pengaruh yang dimiliki Amerika di dalam dunia internasional.

Obama Doctrine yang mana menekankan untuk mengambil tindakan militer unilateral terhadap hal-hal yang vital bagi kepentingan Amerika Serikat akan menimbulkan masalah baru dalam jangka panjangnya. Tindakan unilateral bukanhal hal baru yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Namun presiden Obama memilih untuk tindakan unilateral yang berbeda dengan Bush, strategi yang dikenal dengan nama “light footprint” ini merupakan strategi yang digunakan Obama untuk memerangi terrorisme dengan menggunakan drone yang digunakan untuk menghancurkan target-target yang spesifik, sehingga tidak diperlukannya pasukan dalam jumlah besar seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Bush ketika menginvasi Afganistan dan Irak.[5] Namun misi yang bersifat  rahasia ini, sering berujung pada insiden dimana serangan drone menewaskan penduduk sipil dan tentara negara diwilayah drone itu beroperasi seperti yang terjadi di Pakistan.[6]

Tindakan unilateral dengan menggunakan drone untuk melawan gerakan terrorisme terbukti sangat efektif dan lebih murah secara operasional dibandingkan dengan mengirimkan pasukan bersenjata, banyak petinggi-petinggi Taliban dan Al-Qaeda yang terbunuh oleh serangan drone, namun dilain sisi, harga yang harus dibayar oleh Amerika cukup besar. Serangan drone, seringkali dieksekusi oleh CIA dengan persetujuan presiden Obama tanpa menginformasikan kepada otoritas di Pakistan, sehingga sering menimbulkan ketegangan dan konflik diantara kedua negara tersebut. Insiden terakhir dimana serangan drone menewaskan sekitar 40 tentara Pakistan menjadi puncaknya, diamana presiden Pakistan akhirnya mendeklarasikan bahwa Pakistan melarang segala aktifitas drone diatas wilayahnya, dan mulai mengevaluasi kerjasamanya dengan Amerika, insiden ini menjadikan hubungan Pakistan dan Amerika berada pada titik paling buruk dalam sejarah. Pakistan merupakan sekutu yang penting bagi Amerika, dimana Pakistan menjadi partner utama Amerika dalam pemberantasan terrorisme dan membantu menyaluran suplai logistik kepada pangkalan Amerika di Afganistan. Pakistan juga merupakan salah satu basis wilayah Taliban dan Al-Qaeda, sehingga menjadikan Pakistan memiliki potensi membahayakan Amerika lebih besar dibandingkan Afganistan maupun Iran, terutama karena banyaknya fasilitas nuklir di Pakistan yang tidak terjaga dengan baik, dan berpotensi menjadi target serangan terrorisme.[7] Hal tersebut menunjukan bahwa kehilangan kerjasama dengan Pakistan artinya mengurangi kontrol dan pengawasan Amerika terhadap kawasan yang berpotensi untuk membahayakan kepentingan nasional, dan kehilangan parner utama dalam melawan terrorisme sehingga dapat merusak semua usaha yang telah dilakukan dalam memerangi terrorisme di kawasan tersebut. Kedepannya Obama perlu kembali merivisi doktrin ini, dengan lebih menekankan pada bilateralisme ataupun multilateralisme sehingga Amerika tidak kehilangan pengaruhnya dan hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan, terutama dalam upaya memerangi terrorisme.

Bagian doktrin yang kedua, dimana Amerika membatasi dirinya dengan menggunakan offshore balancing dan mulai meninggalkan cara kepemimpinan tradisonal ini juga dapat mengurangi pengaruh hagemoni Amerika Serikat di masa depan, sehingga perlu untuk dipikirkan kembali.[8] Keputusan Amerika untuk tidak memimpin intervensi di Libya, dengan hanya membatasi diri pada serangan dari laut dan udara serta dengan pembiayaan yang terbatas akhirnya memaksa negara Eropa lain untuk mengambil inisiatif lebih dulu untuk memimpin dan mensukseskan intervensi tersebut, kebijakan yang diambil Amerika ini akan membuat khawatir beberapa negara di Eropa terutama negara-negara NATO tentang apakah Amerika masih akan mempertahankan tipikal ‘world police’ dan American Excetionalism dalam tataran internasional.[9]

Ketika Rusia semakin kuat, dan pengaruh hagemoni Cina juga semakin besar secara ekonomi, bukan saatnya Amerika justru mengendurkan pengaruhnya dalam tataran global. Krisis ekonomi dan inflasi sudah mulai lebih terkontrol di Amerika, dan sudah saatnya Amerika kembali menjadi aktor yang dominan di kancah internasional. Suriah telah menjadi bukti bahwa tanpa tekanan yang lebih besar dari Amerika dan sekutunya maka konflik di Suriah akan semakin tereskalasi dan rumit, sehingga Presiden Amerika perlu untuk mengambil keputusan yang besar dan memulai inisiatifnya demi terjaganya pengaruh Amerika di tataran global. Presiden harus mulai berpikir bahwa pengaruh Amerika ditataran global, dan menjaga perdamaian dunia dan demokrasi juga menjadi kepentingan vital bagi Amerika.

Kedua argumen yang telah disampaikan diatas, menunjukkan bahwa Obama Doctrine, walaupun effektif dan lebih aman secara politis, dan lebih murah secara finansial namun dalam jangka panjang, justru akan memperlemah pengaruh Amerika ditatanan internasional, sehingga perlu untuk dikaji kembali oleh para pemangku kebijakan di Washington.

Sumber:

Beinart, P. , ‘Obama’s Foreign Policy Doctrine Finally Emerge with Offshore Balancing’ , The Daily Beast (online) , 28 November 2011, <http://www.thedailybeast.com/articles/2011/11/28/obama-s-foreign-policy-doctrine-finally-emerges-with-off-shore-balancing.html > diakses 20 Juli 2012

Nobel Foundation, Barrack H. Obama Nobel Lecture (online) , 10 Desember 2009,   <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html> , diakses 19 Juli 2012

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan (online) , <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses 20 Juni 2012

Rohde, D., ‘The Obama Doctrine’, Foreign Policy (online) ,  April 2012, <http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/the_obama_doctrine?page=0,1> , diakses 19 Juli 2012

Rothkopf, D., ‘The Obama Paradox ’, Foreign Policy (online), diakses 4 Juni 2012,  <http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/04/the_obama_paradox?page=0,0> ,  diakses18 Juli 2012

Simon, S., ‘What Does Obama’s Foreign Policy Stand For? ‘ , National Public Radio (online) 3 Maret 2012, <http://www.npr.org/2012/03/03/147861377/what-does-obamas-foreign-policy-stand-for>, diakses  20 Juli 2012

 


[1]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan (online) , <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses 20 Juni 2012

[2]Nobel Foundation, Barrack H. Obama Nobel Lecture (online) , 10 Desember 2009,   <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html> , diakses 19 Juli 2012

[3]D. Rothkopf, ‘The Obama Paradox ’, Foreign Policy (online), diakses 4 Juni 2012,  <http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/04/the_obama_paradox?page=0,0> ,  diakses18 Juli 2012

[4] D. Rothkopf , pg 1

[5] S. Simon, ‘What Does Obama’s Foreign Policy Stand For? ‘ , National Public Radio (online) 3 Maret 2012, <http://www.npr.org/2012/03/03/147861377/what-does-obamas-foreign-policy-stand-for>, diakses  20 juli 2012

[6] D. Rothkopf, ‘The Obama Paradox ’, Foreign Policy (online),  diakses 4 Juni 2012,  <http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/04/the_obama_paradox?page=0,0> , 18 Juli 2012

[7] D. Rohde, ‘The Obama Doctrine’, Foreign Policy (online) ,  April 2012, <http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/the_obama_doctrine?page=0,1> , diakses 19 Juli 2012

[8] P. Beinart , ‘Obama’s Foreign Policy Doctrine Finally Emerge with Offshore Balancing’ , The Daily Beast (online) , 28 November 2011, < http://www.thedailybeast.com/articles/2011/11/28/obama-s-foreign-policy-doctrine-finally-emerges-with-off-shore-balancing.html > diakses 20 Juli 2012

[9] D. Rothkopf, ‘The Obama Paradox ’, Foreign Policy (online), diakses 4 Juni 2012,  <http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/04/the_obama_paradox?page=0,0> ,  diakses 18 Juli 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s