Kontroversi Kebijakan Privatisasi Telstra di era Perdana Menteri John Howard

Former Australia Prime Minister

Pendahuluan

Privatisasi telah menjadi isu pederbatan hangat dalam debat kebijakan publik di Australia, dimana perdebatan ini telah berkembang di Australia semenjak akhir tahun 1980an dan awal tahun 1990an dimana pada saat itu Pemerintahan dari partai Buruh di bawah Hawke telah meluncurkan beberapa kebijakan seperti reformasi pada mikroekonomi Australia yang juga berujung pada privatisasi beberapa perusahaan yang dimiliki pemerintah, seperti CommonWealth Bank, Australian Airlines, dan Qantas. Namun ketika Howard menjadi Perdana Menteri, Howard membuat sebuah kebijakan kontroversial dengan memutuskan untuk memprivatisasi perusahaan telekomunikasi milik negara yang beranama Telstra. Telstra merupakan perusahaan telekomunikasi tertua di Australia, pertama dirintis di dibawah Postmasters-general Department, dan telah menjadi satu satunya perusahan penyedia jasa telekomunikasi di Australia sampai dengan tahun 1990an.  Keputusan ini menjadi sangat kontroversial, dimana partai Buruh, Green, dan Democrat menolak penjualan Telstra, dan partai Liberal serta National mendukung penjualan secara penuh dari Telstra.[1]

Essay ini akan berusaha untuk menjelaskan kronologi dari privatisasi perusahan Telstra, pro kontra, dan bagaimana ideologi individu yang dijadikan sebagai unit dari analisi individu yaitu Perdana Menteri John Howard bisa mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebu

Latar Belakang Privatisasi Telstra

Diawal dibentuknya Telecom (nanti berubah nama menjadi Telstra) untuk mengatur dan memasilitasi proses komunikasi di Australia, Telecom telah diberikan keuntungan dengan menjadi satu satunya provider telekomunikasi yang memiliki kontrol atas jaringan telepon, dan semua jaringan yang berhubungan dengan komunikasi, dimana Telecom memonopoli pelayan jasa telekomunikasi dengan hak khusus untuk menyalurkan, memasang, merawat, memperbaiki, dan mengoperasikan jasa telekomunikasi di Australia.[2]

Wacana untuk memprivatisasi Telecom mulau muncul ketika para pengamat telah melihat bagaimana teknologi komunikasi terus berkembang yang mana akhirnya juga akan berdampak pada semakin tingginya persaingan di bidang jasa, dan juga monopoli sektor telekomunikasi oleh Telecom juga akhirnya dipertanyakan karena berpotensi untuk bertentangan dengan Trade Practices Act 1974.

Monopoli sektor telekomunikasi oleh telecom sendiri mengalami banyak tantangan pada kemudian harinya, yang bahkan berlanjut terus samai ketika Telecom berubah menjadi Telstra. Perubahan yang drastis dari teknologi akhirnya membuat Telstra memerlukan investasi baru untuk tetap bisa bersaing ditengah kemajuan teknologi yang pesat, dimana jasa telekomunikasipun semakin meluas area kerjanya, sehingga bagi perusahan milik pemerintah, pemerintah haruslah mampu mencari dan memberikan dana yang cukup untuk investasi tersebut. Dan meluaskan jasa telekomunikasi, akhirnya membuat tekanan dari grup grup bisnis di Australia untuk menyudahi monopoli yang dilakukan Telstra untuk menciptakan kesempatan bagi kepentingan swasta.[3]

Pandangan John Howard Terhadap Privatisasi

Dalam melihat kasus privatisasi Telstra yang diprakarsai oleh John Howard, maka prespektif Howard tentang privatisasi itu sendiri penting untuk dibahas, sebagai salah satu pencetus kebijakan dan Perdana Menteri yang bisa mengusul undang undang pada Parlemen, maka peran Howard sangatlah sentral, sehingga perlu untuk mengulas lebih jauh prespektif dan motivasi Howard dalam kaitannya mendukung privatisasi perusahaan Telstra.[4]

Howard telah dikenal sebagai pribadi yang sangat mendukung dan familiar dengan istilah istilah seperti insentif, kompetisi, pelayanan umum, dan privatisasi. Dimana Howard sangatlah condong pada usaha usaha swasta, yang mana Howard pernah membuat statemen bahwasanya, “Wirausaha itu terbentuk dari usaha usaha Individu, bukan pemerintah.” Howard juga memiliki pandangan bahwasanya agar usaha usaha swasta bisa berkembang dengan cepat, pemerintah haruslah memberikan ruang yang cukup agar usaha swasta mampu tumbuh, yang mana salah satu caranya menurut Howard adalah dengan mengurangi jumlah sektor yang dikelola oleh pemerintah.

Dalam berbagai kesempatan Howard juga melontarkan akan superiornya qualitas sebuah pembuatan keputusan yang dilakukan oleh individual dibandingkan oleh kelompok sosial yang besar, terutama dalam pasar dagang, Howard pun dalam pidatonya di Parlemen mengungkapkan bahwasanya kemampuan individu dalam membuat keputusan untuk masa depannya itu lebih baik dibandingkan kemampuan pemerintah, dan individu merupakan unit yang paling effektif dalam pembuatan keputusan dibandingkan pemerintah . Howard menggap bukanlah tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, tugas pemerintah haruslah hanya dalam ranah mengkontrol lapangan kerja.[5]

Dalam dilihat jelas dalam Liberal-National manifesto dimana tertulis pandangan kedua partai dalam hal privatisasi yang bertuliskan, “Dukungan kami terhadap privatisasi adalah berdasarkan komitmen dasar kami untuk mengalihkan kekuatan dan kekayaan dari negara kepada individu, dan komitmen kami untuk mengurangi ruang lingkup dan wewenang pemerintah serta memperluas kesempatan, insentif, dan pilihan bagi individu.”[6]

Dari semua penjelasan Howard dan pidatonya mengenai pasar, ekonomi, dan pemerintah, maka bisa dilihat bahwasanya Howard memang miliki pandangan yang sangat liberal mengenai peran negara dalam perekonomian, dimana Howard percaya bahwasanya peran negara dalam kegiatan ekonomi haruslah diminalisir, sehingga pasar memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur perilaku dan kegiatan ekonominya, sehingga akhirnya Howard semenjak awal kepemimpinannya sebagai Perdana Mentri sudah langsung berusaha untuk meloloskan privatisasi atas Telstra.

Pro dan Kontra kebijakan Privatisasi Telstra

Kebijakan privatisasi terhadap Teslra bukan tanpa hambatan, fakta bahwasanya kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer di Australia, dan juga oposisi dari partai Buruh, dan Green juga mempersulit langkah dari Howard untuk meloloskan undang undang privatisasi secara penuh tersebut.

Alasan mengapa Howard dan partai Liberal – National mendukung privatisasi Telstra  adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pandangan kedua partai tersebut yang liberal yang percaya bahwasanya pasar, dan individu merupakan aktor ekonomi yang terbaik sehingga kekayaan, dan kekuatan dari pemerintah haruslah di kurangi dan dialihkan sebagian kepada individu dan pasar agar ekonomi bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Alasan lain dari Howard dengan partai Liberal-National nya adalah untuk mengurangi beban keuangan negara yang harus memberikan subsidi bagi perusahaan, sehingga akhirnya  keuangan negara bisa lebih sehat untuk membayar hutang hutang negara.  Dan juga fakta bahwasanya perusahaan milik negara pada umumnya tidak mampu memiliki performa sebaik perusahaan swasta dikarenakan banyaknya konflik kepentingan dalam pemerintahan. [7]

Sedangkan partai Buruh, dan Green menentang hal ini dikarenakan partai Buruh dan Green merasa bahwasanya keputusan itu bukanlah keputusan yang populer di masyarakat Australia, dan dengan memprivatisasi secara penuh maka ada negara bisa kehilangan pemasukan dari perusahan Telstra yang dikelola pemerintah. Privatisasi dari Telstra sendiri dikhwatorkan justru nantinya perusahaan yang dikelola swasta tersebut akan meninggalkan area area pelayan di pinggiran ataupun pedalaman Australia yang mana dalam tarifnya ketika dikelola pemerintah telah diberikan subsidi karena dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan, sehingga para petani ataupun peternak yang hidup di wilayah pedesaan terancam kehilangan layanan komunikasi ataupun mendapatkan layanan komunikasi dengan harga mahal, dikarenakan subsidi pemerintah yang telah ditiadakan apabila terjadi privatisasi. [8]

Sedangkan dipihak masyarakat Australia secara keseluruhan privatisasi bukanlah suatu hal populer, namun kebanyakan masyarakat menyadari bahwasanya ketika di privatisasi jarang sekali perusahaan tersebut menurun performanya, dan jarang sekali nampak di masyarakat Australia yang menyuarakan untuk menasionalisasikan kembali

Proses Privatisasi Teslra

John Howard mencetuskan rencana untuk memprivatisasi Telstra pertama kali ketika pemilu di tahun 1996 sebagai sebuah platfrom yang disepakati oleh koalisi partai Liberal dan Democrat. Dimana ketika Howard memenangi pemilu tersebut, Howard langsung memasukan draft undang undang untuk melakukan privatisasi sebagian dari Telstra dengan menjual sebagian saham dari Telstra kepada publik yang mana undang undang yang diberi nama ‘Dilution of Public Ownership 1996’ itupun disetujui oleh Senat pada bulan Desember tersebut. [9]

Di tahun 1998, setelah sukses meloloskan undang undang untuk menjual sebagian saham milik Telstra, Howard pun mengajukan undang undang baru kepada Parlemen untuk menjual Telstra secara penuh sehngga menjadi perusahan yang sepenuhnya milik swasta. Usaha untuk menjual Telstra secara penuh saat itu gagal dikarenakan kurangnya dukungan dari Parlemen, sehingga akhirnya Howard pun harus berompromi dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan undang undang yang memperbolehkan untuk menjual 16% dari saham yang dimiliki pemerintah di Telstra, yang akhirnya diloloskan oleh Senate, sehingga saham pemerintah di Telsra tersisa sebanyak 50, 1%. Pemerintah tetap menjadi pemilik saham terbesar di Telstra. Tahun 2001, Howard kembali mencoba untuk meloloskan undang undang untuk menjual Telstra secara penuh, namun mendapatkan halangan kembali, dimana Parlemen mensyarakatkan agar Telstra mampu melakukan peningkatan infrastruktur dan layanan di pedesaan dan daerah terluar dari Australia. Baru pada tahun 2003 akhirnya John Howard berhasil meloloskan undang undang untuk menjual Telstra secara utuh kepada pihak swasta dengan perbedaan dua suara yang berasal dari anggota independen, sehingga atas undang undang  ‘Transition to full ownership’ Telstrapun menjadi perusahaan swasta, bukan lagi perusahaan pemerintah.[10]

Kesimpulan

Perdebatan tentang privatisasi Telstra memang menjadi perdebatan yang tetap masih hangat sampai sekarang, yang mana kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dari Perdana Menteri John Howard. Adanya penolakan tidak menghentikan Perdana Menteri Howard untuk tetep berusaha meloloskan undang undang tentang privatisasi Telstra, walaupun harus melalu tiga tahapan dalam prosesnya. Kebijakan privatisasi ini juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan idealisme dari Perdana Menteri Howard yang sangat liberalis, yang mana mengganggap bahwasanya intervensi negara terhadap pasar haruslah seminimal mungkin, dan bahwasanya perusahan akan lebih baik ketika berada dalam pengelolan swasta dibandingkan dikelola oleh pemerintah.

Referensi:

Aulich, Chris, and Janine O’Flynn. “The Great Privatiser? Assessing Howard’s Privatisation Agenda.” Parlinfo. Web. 11 Jan. 2012. <http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/media/pressrel/FBYI6/upload_binary/fbyi65.pdf;fileType%3Dapplication%2Fpdf&gt;.

Bloomberg. “Further Telstra Privatization Opposed by Labor Party – ZDNet Asia News.” ZDNet Asia | Business Tech News, Blogs and Analysis. Web. 11 Jan. 2012. <http://www.zdnetasia.com/further-telstra-privatization-opposed-by-labor-party-13029792.htm&gt;.

O’Leary, Grahame. “Telstra Sale: Background and Chronology.” Parliament of Australia: Home. 15 Sept. 2003. Web. 11 Jan. 2012. <http://www.aph.gov.au/library/pubs/chron/2003-04/04chr03.htm&gt;.

United Nations Public Administration. “Privatization in Australia.” UNPAC. Web. 11 Jan. 2012. <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005244.pdf&gt;


[1]Grahame O’Larry, “Telstra Sale: Background and Chronology”, diakses 11 January 2012,   http://www.aph.gov.au/library/pubs/chron/2003-04/04chr03.htm

[2] ibid

[3] ibid

[4]Chris Aulich and Janine O’Flynn , “The Great Privatiser? Assessing Howard’s Privatisation Agenda”, diakses  11 Januari 2012 , http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/media/pressrel/FBYI6/upload_binary/fbyi65.pdf;fileType%3Dapplication%2Fpdf

[5] ibid

[6] ibid

[7]United Nations Public Administration, “Privatization in Australia”, diakses tanggal 11 januari 2012 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005244.pdf

[8] Bloomberg, “Further Telstra privatization opposed by Labor Party”, diakses tanggal 11 januari 2011

http://www.zdnetasia.com/further-telstra-privatization-opposed-by-labor-party-13029792.htm

[9] Grahame O’Larry, “Telstra Sale: Background and Chronology”, diakses 11 January 2012,   http://www.aph.gov.au/library/pubs/chron/2003-04/04chr03.htm

[10] Ibid.

 

Bara E. Brahmantika “Il Grande Statista”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s